Pedagang Sektor Non Esensial Dilarang Berjualan, Plt Dirut PD Pasar Kota Medan: Kami Hanya Menjalankan Perintah

Infonesia.id, Medan- Sejumlah pedagang tradisional di Kota Medan mengeluh akan dampak dari aturan PPKM Darurat. Pasalnya, terhitung sejak tanggal 15-20 Juli seluruh pedagang diminta tutup.

Salah satu contoh di Pasar Petisah Medan sekira pukul 14.30 Wib sejumlah pegawai PD Pasar Kota Medan berkeliling dari Lantai I-II meminta pedagang untuk tidak berjualan.

“Besok kita imbau pedagang untuk tidak berjualan,” kata para pegawai PD Pasar saat itu, Kamis (15/7/2021).

Dalam imbauan tersebut pedagang yang diperbolehkan berjualan hanya pedagang sayuran dan lainnya yang berada di los bawah Pasar Petisah.

Bila ada pedagang buka akan dikenakan saksi denda.

Imbasnya, seluruh pedagang berteriak yang berharap adanya solusi. “Jika seminggu tutup, siapa yang ngasih makan kami, tolong kami,” ucap para pedagang saat itu.

Tidak sedikit pedagang juga menitikan rona kesedihan seperti Jupe pedagang di Lantai II Pasar Petisah. “Udah nggak tahu lagi gimana hidup ini, kalau seminggu ditutup gimana mau makan. Kami hanya jualan baju kadang laku kadang tidak, ditambah aturan ini,” keluh pedagang kain bekas ini (monza).

Dalam hal ini pedagang berharap ada solusi yang terbaik. “Kami mau saja menjalankan aturan pemerintah yang katanya PPKM Darurat,tapi apa solusi untuk kami,” keluh Taufik.

Hal yang sama juga dikatakan Fitri yang sehari-hari berjualan nasi. “Saya hanya jualan nasi kalau pedagang diminta tidak berjualan,siapa lagi yang mau beli jelas saya tutup karena langganan saya hanya pedagang.Harusnya ada solusilah,” katanya.

Winda, pedagang tas bekas di Lantai II Pasar Petisah juga berharap adanya solusi sejak diberlakukannya PPKM Darurat.

“Harusnya ada solusi bila kami pedagang diminta tidak berjualan. Kalau seminggu tidak berjualan mau makan apa sudah selama massa pandemi Covid-19 pendapatan sepi. Ini yang kedua kali kami diminta tutup sebelum saat pandemi Covid-19 awal pernah ditutup dan sekarang saat PPKM Darurat juga diminta untuk tidak berjualan. Sementara solusi tidak ada apakah bantuan atau apalah istilahnya,” katanya seraya berharap agar pedagang bisa didata untuk selanjutnya mendapatkan bantuan sebagai penyambung hidup.

Dalam hal ini pedagang berharap adanya wujud kepedulian dari Wali Kota Medan.

Hal ini juga terjadi di Pasar Sei Sikambing Medan yang sudah siap-siap untuk membuka kiosnya sekira pukul 07.00 Wib.

Pasalnya manajemen PD Pasar Kota Medan baru memberitahukan penutupan tersebut kepada pedagang, dengan alasan perintah dari Wali Kota Medan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kepala Pasar Sei Sikambing, M Ikbal menjumpai para pedagang yang sedang siap-siap membereskan dagangannya, untuk menutup kembali kiosnya.

Sontak pengumuman tersebut mengejutkan puluhan pedagang pakaian. Bahkan protes pedagang berdatangan sehingga Kepala Pasar mengambil kebijakan pelarangan jualan mulai berlaku Jumat (16/7) hingga 20 Juli atau habis PPKM Darurat.

Salah seorang pedagang kelontong, M Amin mengatakan, larangan jualan ini “mematikan” pendapatan pedagang yang punya penghasilan harian.

“Kalau tidak jualan, berarti kami tidak dapat uang. Kalau tidak ada uang, bagaimana kami memenuhi biaya sehari-hari. Tutupnya lama pula, sedangkan biaya air dan listrik belum dibayar,” keluhnya.

Dicky Zulkarnain pedagang lainnya juga menyesalkan pelarangan jualan sektor non esensial. Karena tanpa ada PPKM Darurat pun, pedagang sudah kesulitan mengais rezeki karena sepi pembeli.

“Sejak Covid-19, pajak ini sudah sepi pembeli karena masyarakat tidak punya uang. Ini sekarang ditutup, ntah mau makan apa kami,” ungkapnya.

Ia berharap kebijakan ini jika diterapkan harus ada solusi buat mereka. Misalnya diberi bantuan sehingga selama tidak bekerja kehidupan mereka terjamin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi sejauh ini protokol kesehatan (prokes) tetap dijalankan.

Sementara itu Plt Dirut PD Pasar Kota Medan, T Maya Mahdan, membatasi pelarangan jualan pedagang sektor non esensial merupakan perintah dari pemerintah terkait PPKM Darurat. “Kami hanya menjalankan perintah,” imbuhnya singkat.

Menyikapi akan hal ini, Ketua Komisi III DPRD Medan, Rizky Syaf Lubis menanggapi, salah satu sektor yang terdampak kebijakan PPKM Darurat ini adalah pedagang kecil yang sangat terkena imbasnya, di mana mereka harus menutup usaha bagi sektor non esensial dan juga mengurangi jam operasional dan hanya melayani take away (pesan bawa pulang).

“Tentu saja yang ditutup usahanya akan tidak mendapatkan penghasilan, sementara penghasilannya hanya pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Tentu hal ini juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Jadi pandeminya kita cegah penularannya, tetapi ekonomi masyarakat juga harus kita lindungi,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, rencana Pemko Medan yang telah merencanakan akan memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang terdampak akibat kebijakan PPKM Darurat ini sangat dibutuhkan dan dapat menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak khususnya kepada masyarakat kurang mampu.

“Karena mereka saat ini dibatasi pergerakannya dengan menutup usaha atau membatasi operasional kegiatannya dan itu sangat berpengaruh terhadap penghasilan mereka, padahal penghasilan itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.

Untuk itu, Rizky mengharapkan agar kebijakan ini dapat mempertimbangkan hal-hal teknis detail seperti ini, tidak hanya menegakkan peraturan dengan memberikan sanksi tetapi juga memberikan jalan keluar.

“Saya yakin dibawah kepemimpinan Wali Kota Medan Pak Bobby Nasution dapat secara arif dan bijaksana mempertimbangkan berbagai dampak PPKM Darurat ini bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Medan. Mari kita Bersama bergotong royong bahu membahu mengatasi pandemic Covid-19 ini bersama-sama, memang butuh pengorbanan semua pihak dan kami kira Pemko Medan harus mendengarkan keluhan warga dan merespon dengan cepat apapun yang menjadi persoalan sebagai akibat dari dampak Kebijakan PPKM Darurat ini,” tutupnya. (rom/infonesia)