Yayasan Pendidikan Nasional Masty Pencawan Diduga Tidak Sah, Dwi Ngai Sinaga: Disdik Sumut dan Poldasu Harus Ambil Sikap

Infonesia.id, Medan- Kisruh terjadi di dunia pendidikan. Pendirian Yayasan Pendidikan Nasional Masty Pencawan dianggap bertentangan dengan hukum. Persoalan ini dilapor ke Polda Sumut dan telah masuk ke tahap penyidikan.

Penasehat hukum, Dwi Ngai Sinaga SH , MH kepada wartawan, Selasa (13/7), menyebut kliennya, Risona Pencawan telah membuat laporan polisi ke Polda Sumut dengan No. STTLP/1474/VIII/2020/SUMUT/SPKT ‘II’ tentang dugaan pidana UU No. 1/1946 tentang KUHPidana Pasal 266 dan Pasal 263 dan Pasal 372.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) No:B/1074/VI/2021/Ditreskrimum Polda Sumut, lanjut Dwi, laporan telah masuk tahap penyidikan.

Tak cuma itu, pihaknya juga sudah mengirim surat klarifikasi ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sumut No. 0180/LO-DNS/SU/P/VII/2021

Dijelaskan Dwi, laporan terkait dugaan pemalsuan, penipuan, dan penggelapan berdasarkan Akte Notaris No. 3 tertanggal 3 September 1979 didirikan Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan, dengan pendiri Atelit Pencawan dan Masty Pencawan. Selanjutnya pada 17 Agustus 1982 antara Atelit Pencawan dan Masty Pencawan membuat surat kesepakatan pendiri Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan.

Seiring berjalan waktu, pada 31 Januari 1983, Atelit Pencawan meninggal dunia di Jakarta. Ia kemudian meninggalkan ahli waris sesuai dengan Surat Keterangan Warisan di bawah tangan tanggal 21 April 1994 yaitu, Sukarmiaty, Maria Pencawan, Artika Pencawan, Effendi Pencawan, Rehulina Pencawan, dan Risona Pencawan. Para ahli waris Atelit menunjuk Risona Pencawan sebagai salah seorang pendiri dan pengurus yayasan tersebut sesuai dengan surat pernyataan/persetujuan hasil musyawarah keluarga pada 21 April 1994.

Hal tersebut diterangkan dalam akte tertanggal 6 Juli 1994 No. 7 halaman 3 akte tersebut. Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan beroperasi berdasarjan SK Kadisdik Medan No: 420/4900/2004 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta Jurusan: Sekretaris dan Akuntansi, No: 420/3123/Dikmen/2006 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta Jurusan: tata busana, No. 420/4410/2004 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta jurusan: pariwisata, No. 420/899/2004 tentang Izin Operasiona Sekolah Swasta jurusan: mekanik otomotif dan elektronika komunikasi, dan terakhir diubah pada tahun 2012 dengan No: 420/11522.PPMP/2012 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.

Dwi melanjutkan, pada 8 Juli 2019 berdasarkan akte no: 4, Masty Pencawan telah mendirikan yayasan dengan nama baru yaitu Yayasan Pendidikan Nasional Masty Pencawan dengan pengurus-pengurus yayasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 dalam akte tersebut antara lain, pembina Masty Pencawan, Ketua: Sofian Perananta Pencawan, Sekretris Maylani Sari Sarah Pencawan, bendahata Setianna Tarigan, dan pengawas Badiarman Peranginangin.

“Bahwa pendirian Yayasan Pendidikan Nasional Masty Pencawan tersebut tidak terlebih dulu membubarkan Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan. Seharusnya pendirian yayasan yang baru harus terlebih dulu membubarkan yayasan yang lama, yaitu harus berdasarkan putusan pengadilan atau permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Namun, hal tersebut tidak dilakukan,” ungkapnya yang didampingi Restu Utama Pencawan, yang pernah menjabat kepaa sekolah SMK di Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan.

Berdasarkan poin-poin tersebut, lanjut Dwi, pihaknya patut menduga bahwa pendirian Yayasan Pendidikan Nasional Masty Pencawan adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Karena itulh, ia menduga tindakan yang telah dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Nasional Masty Pencawan juga bertentangan dengan hukum. Terlebih lagi saat ini Yayasan Pendidikan Nasional Masty Pencawan telah menerima izin operasional.

Sambungnya, penerbitan tersebut adalah bertentangan dengan hukum.
Dwi juga meminta agar Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sumut dan Disdik Sumut mengusut tuntas hal tersebut.

“Kami menduga penerbitan izin operasional tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak patut dan maladministrasi. Kita juga mengkhawatirkan status legalitas siswa yang lulus pada dua tahun belakangan,” tuturnya. (rom/infonesia)